BANGKINANG- Pemda Kabupaten Kampar menanda tangani Nota Kesepahaman tentang Perkembangan Manajemen Pemerintah Daerah dengan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propisnsi Riau. Dari Pemda Kabupaten Kampar ditanda tangani Bupati Kampar H Jefri Noer, semnetara BPKP di wakili Kepala Perwakilan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Propisnsi Riau, yang berlansung di ruang rapat lantai III Kantor Bupati Kampar.
Terkait Memorendum of Understanding ini Bupati ingatkan setiap satker untuk jagan menganggap BPKP sebagai lembaga yang menakutkan dan musuh, karena lembaga ini memeliki tujuan untuk pembinaan dan pembimbingan, karena dalam tata pemerintahan apabila laporan kita tidak baik walaupun kerja kita sudah baik maka kita nati akan terkena masalah juga.
Kepada setiap satker untuk bekomunikasi dan konsultasi dengan BPKP baik dalam segi laporan keuangan maupun kinerja mulai dari penyusunan RAPBD smapai laporan keuangan dan kinerja pegawai, apabila kita sudah bekerja sesuai dengan bimbingan petunjuk dari BPKP maka tidak perlu takut dalam bekerja dengan catanan ikuti aturan sebab, apabila kita sudah ikuti aturan BPKP dan nantinya kita akan diperiksa sama siapa saja kita tidak akan takut.
Lebih lanjut Nota Kesepahaman tersebut dibuat dengan memiliki tujuan untuk mengambangkan manajemen Pemerintah Kabupaten Kampar dalam rangka mewujutkan tata kelola pemerintah yang baik Good Governance di lingkungan pemerintah Kabupaten Kampar Kampar. Dan kepada Infektorat harapn iringi juga setiap satker dengan bimbingan, untuk itu bekerjalah dengan benar dan ambil kebijakan dengan aturan jangan untuk kepentingan sendiri, jadikanlah Jabatan sebagai Amanah dan jadikan Pekerjaan sebagai Ibadah "sebut Bupati.
Sementara itu Kepala perwakilan BPKP Mulyana menjelaskan sesuian dengan Peraturan PPemerintah nomor 60 tahun 2008 lebih mengaju kepada pengawasan kepada pengelolahan keuangan negara terutama dalam rangka program-program strategis di yang ada Kabupaten, kemudian dalam konsulatatif saat ini BPKP dalam bukan merupakn badan yang menakut-nakuti pemerintahan akan tetapi BPKP saat ini melakukan pemerinksaan dalam bentuk pembimbingan dan penilaian kinerja pememrintah. Untuk saat ini Pemda kampar masih dinilai relatip peringkat tinggi walaupun untuk tahun ini telah di ambil alih nomor satunya oleh Kabupaten Siak dimana tahun sebelumnya Kampar yang meraih peringkat pertama terbaik, Harpan kita tahun depan Pemda Kampar bisa kembali meraih peringkat pertama.
Dari beberapa kabupaten/kota yang ada di Propinsi Riau hendaknya minal 60% Kbupaten/kota sudah mesti mendapatkan Wajar Tampa Pengecualian (WTP) apabila ADM, lakip yang baik n laporan keuanmgn WTP n kasus n Perkara di kampr bsa ditekan, dngn ditnda tngni MOU akan mndukung akuntabilitas laporan keuangan atau kinerja Pemerintah.(*)
